Tahun 2014 merupakan tahun pemilu bagi Indonesia. pemilu 2014 akan dilaksanakan dua kali yaitu pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014 yang akan memilih para anggota legislatif dan pemilu presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih presiden dan wakil presiden. Tak pelak bursa capres pun terus menyeruak menjadi isu politik terhangat di Indonesia. Beberapa lembaga survey merilis elektabilitas tokoh-tokoh yang dinilai layak nyapres.
Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan tak akan maju lagi. Undang-undang mengatur posisi presiden paling lama dijabat dua periode berturut-turut. Hal itu, membuat kesempatan lebih terbuka bagi para calon lain untuk memperebutkan kursi presiden.
Dari kalangan partai politik (parpol) muncul nama Aburizal Bakrie yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar, Hatta Rajasa yang merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, Wiranto Ketua Umum Partai Hanura, Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Nasdem, dan masih banyak lagi calon kandidat yang sempat mencuat di media massa. Selain itu, raja dangdut Rhoma Irama, Pengacara Farhat Abbas, bahkan Eyang Subur gencar juga diberitakan akan turut meramaikan bursa kandidat calon presiden tahun 2014. Banyaknya kandidat pada pemilihan langsung ketiga di Indonesia ini membuat pesta demokrasi makin ramai. Rakyat pun mendapat banyak pilihan.
Belakangan nama Jokowi (Joko Widodo) selaku Gubernur DKI Jakarta terus melejit sebagai calon kandidat yang kuat dan elektabilitasnya terus meningkat di berbagai survey. Pamor Jokowi sebagai kandidat calon presiden memang sangat kuat. Setidaknya, hasil survey sejumlah lembaga menempatkannya sebagai kendidat dengan elektabilitas tertinggi. Jokowi ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi calon presiden dari PDIP.
Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin menilai PPP cocok berkoalisi dengan PDI Perjuangan di pemilu presiden 2014. Ia bahkan mewacanakan menduetkan bakal calon presiden PDIP Jokowi dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Hal ini berdasarkan pengalaman ketika pada tahun 2001, Megawati yang menjabat sebagai wakil presiden menggantikan Aburrahman Wahid (Gus Dur). Hamzah Haz yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PPP lalu menjadi wakil presiden. PDIP dinilai memiliki kecocokan dengan PPP karena basis PDIP yang merupakan partai partai nasionalis cocok dengan PPP yang berbasis Islam. Meski demikian, kepastian mengenai koalisi dan pengusungan capres-cawapres baru akan ditetapkan setelah melihat hasil di pemilu legislatif yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 April mendatang. Nantinya, PPP akan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnan) untuk membuat keputusan.
Pada saat pemberitaan mengenai Jokowi ini muncul, beliau sempat menghindari awak media yang terus menerus mengejarnya. Pemberitaan ini memang langsung menjadi trending topik di setiap media, baik cetak maupun elektronik. Masyarakat pun ikut penasaran karena banyak diantara mereka yang mengidolakan Jokowi dan menyetujui jika beliau diusulkan menjadi bakal calon presiden di pemilu 2014.
Jokowi mengatakan bahwa dirinya tak mau bicara soal pencapresan jika sedang berada di bagian dalam pagai Balai Kota karena hingga saat ini, beliau masih menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jakarta. Beliau berjanji akan melayani pertanyaan wartawan soal pencapresan jika wawancara dilakukan diluar pagar. Sore hari, Jokowi menepati janjinya. Beliau menyatakan kesiapannya menjadi calon presiden yang diusung PDI Perjuangan sesuai mandat yang diberikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Lalu Jokowi juga menanggapi santai jika blusukannya disebut sebagai bagian dari kampanye. Blusukan sudah menjadi ciri khas kepemimpinannya, tidak hanya ketika menjadi Gubernur Jakarta, namun saat masih menjabat sebagai walikota Surakarta. Justru, beliau menegaskan akan tetap melakukan blusukan seperti biasanya. Saat ditanya mengenai potensi kecurangan pada pemilu legislatif mendatang, Jokowi menghimbau agar pesta demokrasi dilakukan secara fair dan jujur serta memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat.
Seperti diberitakan, PDIP baru akan membicarakan masalah cawapres setelah pemilu legislatif. Saat ini, PDIP mengaku masih fokus pada pemenangan pemilu legislatif dan sosialisasi Jokowi sebagai bakal capres. Untuk mengusung pasangan capres-cawapres, parpol mesti memenuhi syarat dalam UU Pilpres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Diharapkan, isu politik di Indonesia ini bisa membawa pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang aman dan siapapun yang terpilih mampu menyejahterhakan rakyat Indonesia.
0 komentar:
Posting Komentar