A.
Pendahuluan
Indonesia adalah negara bahari dan
kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang 81.000 km (terpanjang
kedua setelah Kanada) dan sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pesisir
(Coastal Zone). Di wilayah pesisir tersebut, terdapat banyak masyarakat miskin
yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan,
bahkan pedagang ikan. Masyarakat pesisir memiliki kehidupan yang khas,
dihadapkan langsung pada kondisi ekosistem yang keras, dan sumber kehidupan
yang bergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut. Masyarakat
pesisir terutama nelayan kecil, masih terbelit oleh persoalan kemiskinan dan
keterbelakangan. Terdapat persoalan tertentu terkait dengan aspek ekologis,
sosial, dan ekonomi, sehingga masyarakat pesisir masih tertinggal.
Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah
bahwa proses-proses komunikasi pembangunan belum berlangsung simultan, dan
nelayan masih dihadapkan pada persoalan klasik seperti hasil tangkapan yang
bervariasi, keterbatasan akses pada sumber-sumber permodalan, pasar, dan
program penyuluhan yang belum berjalan sesuai harapan. Selain itu, masih banyak ditemui para nelayan yang
menggunakan alat-alat tradisional untuk menangkap ikan. Mereka cenderung
menggunakan teknologi primitif karena keterbatasan pengetahuan dari para
nelayan. Pokok permasalahan utama dari kemiskinan nelayan itu sendiri terletak
pada tidak terpenuhinya kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan,pekerjaan,
infrastruktur dan kondisi alam yang tidak menentu. Melemahnya etos kerja dari
para nelayan, lemahnya tingkat pendidikan, kurangnya aksesibilitas terhadap
informasi dan teknologi yang masuk, kurangnya biaya untuk modal juga semakin menambah
masyarakat pesisir menjadi melemah. Di saat yang bersamaan, kebijakan dari
pemerintah tidak memihak pada masyarakat pesisir. Beberapa
program andalan pemerintah dalam konteks komunikasi pembangunan pun belum
memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir. Akibatnya kemiskinan yang terjadi
di dalam masyarakat pesisir tidak dapat dihindari. Telaahan
tentang permasalahan yang dihadapi nelayan, penyebab masalah, alternatif penyelesaian
masalah, diperlukan untuk mendesain rancangan strategi komunikasi pembangunan
yang relevan. Tanpa strategi komunikasi pembangunan yang jitu, masyarakat pesisir
akan makin tertinggal.
B.
Pembahasan
Komunikasi
memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan menuju modernisasi. Terdapat
empat tahapan menuju modernisasi yaitu (1) urbanisasi, (2) melek huruf, (3)
partisipasi media, dan (4) partisipasi politik. Proses pembangunan yang
berjalan selama ini masih belum tepat atau bahkan salah sehingga, mulai muncul
pemikiran untuk mengubah konsep pembangunan yang tidak hanya bertitik berat
pada permasalahan ekonomi, produk, dan kapital yang menjadikan individu
masyarakat hanya sebagai obyek pembangunan. Dalam konsep pembangunan baru
tersebut, faktor lingkungan dan proses internal dalam individu masyarakat mulai
mendapat perhatian. Hal ini diharapkan akan menghasilkan manusia pembangunan
yang tidak hanya sebagai obyek, tetapi sebagai subyek yang mampu merumuskan kebutuhan
keinginan dan permasalahan mereka sendiri dalam proses pembangunan. Konsep pembangunan
ini mengedepankan proses pemberdayaan masyarakat sehingga mampu mendorong partisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan.
Prinsip
komunikasi adalah mengubah perilaku, strategi merupakan cara, metode, rencana atau
pola yang dipergunakan dalam upaya menyampaikan pesan agar diikuti dengan perubahan
perilakunya. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan pemrakarsa perencana,
pengawas penyelenggaraan dan pembina program. Strategi komnunikasi pembangunan
dalam pengembangan perikanan ini dibagi ke dalam tahapan perencanaan, penyelenggaraan,
dan tahap pembinaan. Dalam tahap perencanaan, diperlukan pemrakarsa baik dari
dalam maupun dari luar masyarakat nelayan, pada umumnya berasal dari luar.
Strategi
komunikasi diawali dengan perencanaan awal dan dilanjutkan dengan perencanaan akhir.
Dalam perencanaan awal, tujuannya untuk menetapkan lokasi program dimana untuk
mencapainya diperlukan upaya menggerakkan bentuk-bentuk dasar organisasi nelayan
beserta partisipasinya untuk membuat studi kelayakan tentang lokasi,
potensi-potensi sumberdaya, kekuatan pendukung dan penghambatnya, serta pola
sikap dan perilaku nelayan. Keberhasilan perencanaan dalam meyakinkan ide dasar
terutama dalam meyakinkan bahwa masyarakat secara terpadu dan bersama-sama
dapat mengubah perilaku yang selama ini dinilai oleh orang luar ketinggalan
sehinga mereka berada dalam kelompok yang kurang beruntung. Faktor penting
dalam tahap ini adalah tingkat pemahaman dan penerimaan warga masyarakat akan
potensi yang dimiliki, serta keterlibatannya dalam perencanaan akan memantapkan
penetapan lokasinya.
Pemberdayaan
individu pada masyarakat pesisir tersebut dapat dilakukan melalui proses penyadaran pada mereka terhadap situasi dan
kondisi lingkungan, kebutuhan, keinginan, dan kemampuan. Proses penyadaran tersebut
harus dilakukan melalui proses dialog. Sedangkan proses dialog merupakan proses
komunikasi dua arah yang berkelanjutan sehingga menemukan suatu pemahaman dan pengertian yang membentuk suatu kesadaran.
Kesadaran ini akan terjadi pada pihak-pihak yang berdialog. Pihak- pihak
tersebut bisa individu dalam masyarakat seperti tokoh adat dan inovator maupun
individu pada lembaga pemerintahan. Proses komunikasi tersebut sering disebut
sebagai model komunikasi konvergensi. Setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan
selalu dalam proses komunikasi dua arah dan selalu melakukan dialog dengan
pihak lain. Peranan inovator akan sangat berpengaruh dalam terjadinya difusi
dan adopsi suatu inovasi teknologi. Inovator dapat berupa personal tokoh masyarakat
ataupun lembaga adat yang riil hidup di tengah masyarakat seperti misalnya
dewan adat dan tokoh masyarakat. Tokoh adat merupakan pemimpin dalam komunitasnya,
dan memiliki otoritas dalam berbagai bidang sekaligus. Oleh sebab itu peran
tokoh adat dan tokoh masyarakat tersebut dapat dijadikan pintu masuk (akses), penghubung
atau liaison person antara komunitasnya
dan luar komunitasnya dalam penyampaian informasi dan inovasi teknologi. Fungsi liaison
tersebut menjadi penting karena dapat menyampaikan dan menerima inovasi
teknologi perikanan dari atau kepada komunitasnya. Selain itu, peran tokoh adat
sebagai panutan dan pemimpin dalam komunitasnya akan dipercaya untuk
menyampaikan informasi dari komunitasnya ke luar komunitasnya, dan sebaliknya
untuk menyampaikan inovasi dari luar komunitasnya ke dalam komunitasnya
sendiri.
Isu
starategis pemberdayaan masyarakat
pesisir juga dapat dilakukan untuk mengetahui kemauan masyarakat pesisir dalam
hal apa dan bagaimana pemberdayaan itu dilaksanakan. Sebelumnya perlu diadakan
proses wawancara dengan responden kaitan perlu tidaknya masyarakat pesisir dibantu untuk menunjang
ekonomi keluarganya dan menanyakan bentuk bantuan yang benar-benar mereka
butuhkan. Bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan modal, bantuan
peralatan dan bantuan bahan baku.
Dalam
pemberdayaan masyarakat peranan pihak-pihak yang terlibat (stakeholder) akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu
proses pemberdayaan termasuk didalamnya peranan pemerintah. Pada dasarnya,
diperlukan suatu keterpaduan yang jelas dari stakeholder dengan tujuan untuk menghilangkan ego sektor dari
masing-masing pemangku kepentingan. Keterpaduan tersebut diantaranya:
(1) Keterpaduan sektor dalam tanggung
jawab dan kebijakan. Pengambilan keputusan dalam penanganan masalah kemiskinan
ini harus diambil melalui proses koordinasi di internal pemerintah. Yang menjadi
poin utama disini adalah kemiskinan nelayan tidak akan mampu ditangani secara
kelembagaan oleh sektor kelautan dan perikanan.
(2) Keterpaduan keahlian dan pengetahuan.
Untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan program harus didukung dengan
disiplin ilmu pengetahuan dan keahlian. Penerapan program pemberdayaan
masyarakat nelayan yang dilakukan dapat bersifat regional bahkan lokal. Hal ini
disesuaikan dengan masing-masing daerah nelayan karena masing-masing daerah memilki
permasalahan yang berbeda. Upaya-upaya pemberdayaan tersebut diantaranya:
a. Keputusan dan inisiatif untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan dengan mengurangi ketergantungan pada
tengkulak, bakul ikan, dan warung-warung yang menjual bahan bakar bensin/solar
disekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau yang ada di sekitar tempat tinggal
nelayan dengan cara mendirikan koperasi simpan pinjam, dimana ketua dan
anggotanya yang terdiri para nelayan itu sendiri.
b. Fokus utama pengelolaan sumber
daya lokal terutama pada waktu pasca panen, pada waktu musim ikan yang nilai
harga jualnya tinggi langsung dijual, yang nilai harga jualnya rendah perlu
diolah lagi menjadi ikan asin, trasi, pindang, dan tepung ikan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan
kemampuan nelayan dalam pengolahan ikan.
c. Budaya kelembagaan ditandai oleh
adanya organisasi-organisasi seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)
sebagai wakil dari nelayan dimana peranannya lebih ditingkatkan lagi, serta
diberikan hak untuk mengambil keputusan sendiri sesuai dengan kebutuhan nelayan
dalam forum rapat, dan meningkatkan koordinasi dengan organisasi yang lain
seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Untuk
membangun pedesaan khususnya masyarakat nelayan diperlukan pendekatan model
partisipatif dan prinsip keterpaduan. Pendekatan partisipatif ini melalui upaya
menggerakkan bentuk-bentuk organisasi kelompok paling dasar bersamaan dengan
peransertanya untuk membangun diri dan lingkungannya. Prinsip keterpaduan bermakna
vertikal dan horizontal. Keterpaduan vertikal terkait dengan rantai produksi
perikanan dari segi pengelolaan sumber, penangkapan, pengolahan, pemasaran, termasuk
pembuatan kapal dan bengkel. Keterpaduan horizontal dalam kaitannya dengan
pengerahan sumber di luar perikanan yang menunjang seperti PAM, listrik, pasar,
kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Selain itu, diperlukan strategi
pengembangan model komunikasi organisasi koperasi dengan kelengkapan
seperangkat elemen pendukung yang dikemas dalam suatu program terpadu agar
seluruh stakeholder dapat berperan melalui suatu jaringan komunikasi informasi yang
efektif dan efisien.
Dengan
demikian, pesan-pesan atau materi dalam komunikasi pembangunan masyarakat
pesisir tidak sekedar mentransferkan informasi saja, tetapi menyangkut aspek
transformasi keadaan dari kondisi sekarang yakni nelayan dan keluarganya yang
masih terpinggirkan, menjadi lebih mandiri, sejahtera, dan bermartabat.
Komunikasi pembangunan dapat memainkan peran dalam perubahan berencana, bahwa komunikasi
memegang perannyata dalam mengembangkan mediauntuk memobilisasi masyarakat dan pemerintahnya.
C.
C. Penutup
Dalam
membangun masyarakat pedesaan khususnya nelayan diperlukan analisis model
komunikasi dalam program pembangunan perikanan yang diimplementasikan untuk kesejahteraan
nelayan. Diperlukan pula pendekatan partisipatif dan prinsip keterpaduan. Pendekatan
partisipatif ini melalui upaya menggerakkan bentuk-bentuk organisasi kelompok
paling dasar bersamaan dengan peransertanya untuk membangun diri dan lingkungannya.
Prinsip keterpaduan bermakna vertikal dan horizontal. Dengan menggerakkan bentuk
organisasi kelompok paling dasar dalam masyarakat nelayan bersamaan dengan
partisipasinya sehingga membentuk suatu ikatan jalinan fungsi dan peran yang interaktif,
sehingga terciptanya keadaan masyarakat perikanan yang sejahtera sesuai dengan
tujuan pembangunan.
Proses komunikasi
merupakan proses peredaran darah dalam tubuh pembangunan, di mana darah tersebut
berupa informasi atau pesan-pesan pembangunan. Dengan lancarnya proses
peredaran darah informasi tersebut, dalam konteks teori penyadaran, diharapkan
akan terwujud kesadaran pada semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi
pembangunan yang sehat, dari pihak-pihak dalam pemerintahan hingga pihak pihak
dalam masyarakat. Kondisi tersebut akan mengantar kita ke pintu gerbang masyarakat
yang sehat, masyarakat madani yang dicita-citakan oleh semua individu yang
menyadari fitrahnya sebagai manusia.
0 komentar:
Posting Komentar